Hukum pertanahan Ialah bidang hukum yang mengatur hak-hak pengaturan atas tanah
Jenis hak-hak atas tanah dewasa ini, adalah:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Bangunan
3. Hak Guna Usaha
4. Hak Pakai
5. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
6. Hak Pengelolaan
7. Hak Tanggungan di atas sesuatu hak atas tanah
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hak atas Tanah:
1. UU No.5/1960 tentang Pokok-pokok Agaria
2. UU No.3/Prp/1960 tentang Penguasaan Benda-benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)
3. UU No.51/1960 tantang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya
4. PP No.40/1996 tentang HGU, HGB dan HP atas tanah
5. PP No.39/1973 tentang Acara penetapan ganti rugi oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
6. Peraturan Presidium Kabinet No.5/Prk/1965 tentang Penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggalkan direksi/pengurusnya (Prk.5)
7. Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
8. Keppres No.32/1979 tentang Pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat
9. Inpres No.9/1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
10. Peraturan MNA/KaBPN No.1/1994 tentang Ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993
11. Peraturan MNA/KaBPN No.3/1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara
12. Peraturan MNA/KaBPN No.9/1999 tentang Tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak Pengelolaan
13. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
14. Peraturan Pemerintah RI Noor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
15. Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
16. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004 dan 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf
17. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 500-770 Tanggal 7 April 2004 tentang Proses Balik Nama Asset Properti BPPN
18. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 640-1369 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pelayanan Dan Kepastian Hukum
19. Surat Dirjen Pajak Nomor S-464/PJ.6/2003 Tanggal 29 Mei 2003 tentang Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB
Jenis hak-hak atas tanah dewasa ini, adalah:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Bangunan
3. Hak Guna Usaha
4. Hak Pakai
5. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
6. Hak Pengelolaan
7. Hak Tanggungan di atas sesuatu hak atas tanah
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hak atas Tanah:
1. UU No.5/1960 tentang Pokok-pokok Agaria
2. UU No.3/Prp/1960 tentang Penguasaan Benda-benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)
3. UU No.51/1960 tantang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya
4. PP No.40/1996 tentang HGU, HGB dan HP atas tanah
5. PP No.39/1973 tentang Acara penetapan ganti rugi oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
6. Peraturan Presidium Kabinet No.5/Prk/1965 tentang Penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggalkan direksi/pengurusnya (Prk.5)
7. Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
8. Keppres No.32/1979 tentang Pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat
9. Inpres No.9/1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
10. Peraturan MNA/KaBPN No.1/1994 tentang Ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993
11. Peraturan MNA/KaBPN No.3/1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara
12. Peraturan MNA/KaBPN No.9/1999 tentang Tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak Pengelolaan
13. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
14. Peraturan Pemerintah RI Noor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
15. Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
16. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004 dan 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf
17. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 500-770 Tanggal 7 April 2004 tentang Proses Balik Nama Asset Properti BPPN
18. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 640-1369 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pelayanan Dan Kepastian Hukum
19. Surat Dirjen Pajak Nomor S-464/PJ.6/2003 Tanggal 29 Mei 2003 tentang Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar